Pemda Lotim Kehilangan 73 Miliar Rupiah Untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi.

Pj. Bupati Lotim Drs.H.M.Juaini Taofik (Kiri) & Kadis PUPR Lotim Achmad Dewanto Hadi ST.,MT.

Lombok Timur  – Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Drs.H.M.Juaini Taofik, M.AP.  menjelaskan untuk tahun 2025 Pemerintah Daerah Lombok Timur kehilangan 73 Miliar Rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan dan Irigasi. 

Sebagai dampak dari pemangkasan anggaran oleh Pemerintah pusat, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

Pemangkasan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan, untuk perjalanan dinas, makan minum dan alat tulis kantor (ATK). Sementara anggaran Dana Desa (DD) dipastikan aman karena tidak terdampak pemangkasan anggaran, Lotim tetap menerima sejumlah Rp274 milyar.

“Angkanya sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pemangkasannya sudah jelas. Untuk pelaksanaan kita tetap mengacu pada Inpres tersebut, tentang penghematan anggaran,” ucapnya.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar, PJ Bupati memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan termasuk nanti saat dipimpin kepala daerah terpilih.

“Kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal, kepala daerah terpilih bisa merealisasikan visi misinya,” ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi, MT. Saat ditemui media ini diruang kerjanya . Jum'at, (14/02).

Ia mengatakan, dampak dari pemangkasan anggaran menyebabkan banyak proyek infrastruktur jalan yang tadinya akan dilaksanakan tahun ini jadi tertunda atau gagal dilaksanakan.

”Memang benar terjadi pemangkasan senilai itu, sehingga kami  belum bisa melakukan lelang proyek. Hal ini mengacu pada Surat Edaran dari Kementerian Keuangan. Sehingga proyek yang telah diusulkan sebelumnya untuk dikerjakan menjadi tertunda,” sebutnya.

Dewanto Hadi menambahkan satu satunya harapan dinas terkait adalah adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat agar apa yang sudah direncanakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan Irigasi bisa terealisasi.

"Kita hanya menjalani apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Akan tetapi tentu kami berharap ada kebijakan baru sehingga paling tidak dari beberapa usulan yang sudah masuk, ada yang  bisa dikerjakan", tukasnya. (Ad)