Gelar Workshop, LPSDM Harapkan Ada Titik Temu Aktivitas Galian C Dan Warga Guna Menekan Resiko Banjir Pringgabaya.

Workshop LPSDM Lotim Melibatkan Semua Dinas Terkait, WALHI dan GEMA NTB dan Islamic Rilief. Di Hotel Lombok Plaza. Rabu, (12/02/2025).

Mataram - LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra) Kabupaten Lombok Timur menggelar Workshop Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Aktifitas Galian Tambang Bantuan guna merumuskan masalah yang akan diteruskan ke Pemerintah Pemangku Kebijakan. Acara berlangsung di Hotel Lombok Plaza Mataram. Rabu, (12/02).

Direktur LPSDM Ririn Hayudiani mengatakan fokus utama workshop  adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dengan upaya mitigasi bencana. 

Harapannya, kebijakan yang dihasilkan bisa menekan risiko banjir akibat aktivitas tambang yang tidak terkontrol. Dengan melibatkan kerjasama semua pihak dari hulu hingga hilir sebagai solusi agar tidak ada yang dirugikan.

Utamanya  proses penambangan yang dinilai sangat menggangu lahan pertanian di Kecamatan Pringgabaya. Seperti di dua desa yakni Labuan Lombok dan Seruni Mumbul, ditambah dua desa penyangga lainnya yakni Desa Perigi dan Jeringo.

"Untuk dua Desa ini Fase pertama program kami lakukan adalah penguatan kapasitas untuk masyarakat terhadap aksi antisipasi bencana banjir bandang", ungkapnya disela - sela kegiatan workshop.

Dari hasil kajian LPSDM  bersama beberapa komunitas kepada masyarakat terdampak,  ada satu penyebab  atau akar masalah bencana banjir bandang Kecamatan Pringgabaya.

"Banjir bandang itu terjadi bukan tanpa sebab melainkan disebabkan oleh perilaku-perilaku oknum yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan", papar Ririn.

Selain juga disebabkan oleh penggalian pengerukan pasir galian batuan atau Galian C  yang berdampak pada meluasnya jalur aliran sungai.

"Sudah tidak sesuai dengan yang awalnya, sudah melebar dan luapan air laut semuanya masuk ke area pemukiman warga jadi inilah yang menyebabkan kami dari LPSDM mencari solusinya seperti apa kepada Pemerintah yang kewenangan izinnya ada di Provinsi", lanjut Ririn.

Melihat hal itu, LPSDM menilai harus ada yang memediasi antara kedua belah pihak baik Penambang maupun masyarakat terdampak. Tujuannya guna meningkatkan aware bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat.

"Harus ada yang menyampaikan karena dampak dari banjir itu masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan, penghidupan masyarakat juga kehilangan sehingga mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat", tandasnya.

Belakangan ini, aktivitas tambang batuan di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, jadi sorotan. Eksploitasi yang tak terkendali disebut-sebut berpotensi memicu bencana banjir bandang di wilayah tersebut.

Workshop merupakan bagian dari program SCI-FI yang bertujuan untuk meningkatkan aksi antisipasi terhadap banjir bandang di Kabupaten Lombok Timur.

Melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Dinas ESDM, Dinas Perikanan dan Kelautan, hingga organisasi lingkungan seperti WALHI, GEMA NTB, dan Islamic Relief NTB. 

Selain itu, dengan melibatkan banyak pihak, hal lain yang diharapkan dari workshop adalah bisa menjadi wadah diskusi yang menghasilkan rekomendasi berbasis bukti. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dalam menekan risiko bencana di Pringgabaya.

Hasil diskusi dan rekomendasi yang disusun dalam workshop ini nantinya akan diserahkan kepada pemangku kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan tambang batuan di Lombok Timur. (Sr)