 |
| Oleh: Dr. Fauzan, M. Pd. |
Akhir-akhir ini Prof Abdul Mu’ti mewacanakan kembali Ujian Nasional bagi siswa yang akan menamatkan pendidikannya. Abdul Mu'ti, menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah seorang akademisi pakar pendidikan Islam. Latar belakang jabatan beliau yang pernah menjadi Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ( 2011-2017). Juga sejak 2019 menjadi Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hingga dibubarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tahun 2021, tentu sangat mengidolakan standardisasi. Bagaimana bisa anak- anak dari Indonesia Timur bisa masuk di kampus-kampus unggulan di dalam negeri, seperti UI, UGM, ITB, IPB dan lain-lainnya, apalagi melanjutkan studi ke luar negeri, tanpa ikhtiar membuat standardisasi pendidikan secara nasional.
Mungkin pertimbangan beliau seperti itu. Sementara pihak yang tidak setuju ujian nasional pasti menganggap standardisasi tidak manusiawi, bukankah manusia memang secara sunatullah memang berbeda? Kenapa diharuskan seragam? Bukankan kontruktivisme menghalalkan perbedaan. Bukankah secara manusiawi kecerdasan manusia berbeda-beda jenis kecerdasannya? Ada yang memiliki kecerdasan linguistik, ada yang memiliki kecerdasan numerik, ada yang memiliki kecerdasan gerak, dan seterusnya. Bukankah, misalnya, dengan standardisasi calon-calon juara dunia pada bidang olahraga akan kelihatan bodoh, karena kecerdasan numerik dan linguistiknya rendah?
Sistem pendidikan selalu menjadi ajang perdebatan, sesuai mazhab pendidikan yang masing-masing di anggap benar, salah satunya adalah keberadaan Ujian Nasional (UN). Sebagian pihak mendukung UN sebagai alat evaluasi standar nasional, sementara yang lain menganggap pendidikan lebih baik tanpa UN. Tulisan sederhana ini akan membahas kelebihan dan kekurangan kedua pendekatan tersebut untuk menentukan mana yang lebih baik bagi siswa, karena kebijakan pendidikan sehebat apapun, ujung-ujungnya akan menghadapi sebuah pertanyaan paling mendasar, apakah berguna untuk siswa kita? Kalau berguna, pakai. Kalau tidak, hanya omon-omon saja.
Apakah Kelebihan Ujian Nasional?
1. Standarisasi Kualitas Pendidikan
Ujian nasional memberikan tolok ukur yang sama untuk menilai pencapaian siswa di seluruh wilayah. Sistem ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan dan memperbaiki sistemnya.
2. Motivasi Belajar
Adanya UN akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat karena mereka memiliki target yang jelas.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
UN memberikan data objektif tentang kinerja siswa dan sekolah, hal ini akan menjadi bahan bagi guru dan institusi untuk dapat mengevaluasi metode pengajaran mereka.
Apakah Kekurangan Ujian Nasional?
1. Tekanan Psikologis
UN kerap kali menimbulkan stres berlebihan pada siswa karena dianggap sebagai penentu masa depan mereka.
2. Fokus pada Nilai Akademik
UN memiliki kecenderungan mengabaikan kemampuan non-akademik siswa, misalnya keterampilan sosial dan kreativitas.
3. Ketimpangan Akses Pendidikan
Siswa di daerah tertinggal kerap kali kesulitan bersaing dengan siswa di daerah maju karena perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan.
4. Mengabaikan perbedaan jenis kecerdasan pada setiap siswa.
Misalnya, siswa yang kecerdasannya kinestetik atau gerak akan dipaksa ujian dengan mengukur kecerdasan numerik dan linguistik. Begitupun siswa yang kecerdasannya musik, miaalnya, akan kelihatan bodoh ketika dites dengan mengukur kecerdasan linguistik dan numerik.
Apakah Kelebihan Sistem Tanpa Ujian Nasional?
1. Penilaian yang Lebih Holistik
Tanpa UN, penilaian siswa bisa dilakukan secara beragam, termasuk portofolio, proyek, dan asesmen formatif yang lebih mencerminkan kemampuan individu.
2. Pengurangan Stres
Sistem pendidikan tanpa UN akan mengurangi tekanan psikologis pada siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih nyaman dan tanpa rasa takut akan kegagalan ujian.
3. Mendorong Pembelajaran Berbasis Keterampilan
Sistem pendidikan tanpa UN memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas.
4. Memberikan pengharagaan kepada semua jenis kecerdasan, sesuai dengan konsep kecerdasan majemuk.
Artinya tidak ada siawa yang bodoh, yang ada adalah siswa dengan jenis kecerdasan berbeda.
Apakah Kekurangan Sistem Tanpa Ujian Nasional?
1. Kesulitan Standarisasi
Tanpa UN, akan sulit untuk menilai apakah kualitas pendidikan di seluruh wilayah sudah merata.
2. Potensi Penilaian Subjektif
Tanpa ujian yang terstandardisasi, akan ada risiko penilaian menjadi lebih subjektif, tergantung pada guru atau sekolah masing-masing.
3. Kurangnya Data Nasional
UN akan menyediakan data yang penting bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi kebijakan pendidikan. Tanpa UN, data ini sulit diperoleh.
Manakah sistem yang Lebih Baik?
Pilihan apakah menggunakan ujian nasional dan tanpa ujian nasional tergantung pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apabila tujuan utama adalah standarisasi dan transparansi, maka ujian nasional terstandardisasi akan lebih baik. Tapi jika fokusnya pada pengembangan individu dan pembelajaran holistik, penghargaan kepada jenis kecerdasan yang berbeda, maka sistem tanpa UN lebih tepat.
Bagaimana menjembatani kedua sistem yang bertolak belakang ini? Pada beberapa negara telah mengadopsi sistem hybrid, seperti Asesmen Nasional di Indonesia, yang menilai literasi, numerasi, dan karakter siswa tanpa tekanan kelulusan. Nah, apakah akan seperti itu? Ataukah UN akan menjadi tolok ukur lulus dan tidak lulus?
Dari paparan di atas dapat kita cermati, tidak ada sistem yang seutuhnya sempurna, yang terpenting adalah ikhtiar menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik secara akademis maupun non-akademis. Bagaimana membuat siswa berkembang sesuai dengan kecerdasan, minat dan bakat yang telah diletakkan Allah pada setiap siswa kita. Bukankah jenis kecerdasan, minat dan bakat pada setiap individu berbeda?
Daftar Pustaka
Arikunto, S. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Kemendikbud. (2021). Penyelenggaraan Asesmen Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mulyasa, E. (2007). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Setiawati, L. (2020). "Alternatif Penilaian Tanpa Ujian Nasional." Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 15(2), 120-128.
Sudjana, N. (2005). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
No comments:
Post a Comment