Pj.Bupati : Lombok Timur Masuk 10 Besar Pegawai Non ASN Terbanyak di Indonesia.

 

Pj. Bupati Lombok Timur H.M.Juaini Taofik M.AP Saat Saat Ditemui Sejumlah Wartawan diruangannya. Senin, (20/01/2025).

Lombok Timur _ Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk menjadi 10 besar dengan jumlah tenaga non ASN terbanyak di Indonesia. 

Hal itu diungkapkan Pejabat (Pj) Bupati Lombok Timur H.M. Juaini Taofik saat menerima ratusan perwakilan pegawai Non ASN Lombok Timur yang hearing di Ballroom Kantor Bupati. Senin, (20/01/2025). 

"Jumlah tenaga Non ASN kita di Lombok Timur itu masuk ke dalam 10 besar di seluruh Indonesia, yaitu di urutan ke 7," ungkap Juaini Taofik kepada puluhan Insan Pers di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, berdasarkan pangkalan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, saat ini jumlah tenaga Non ASN di Lombok Timur ada diangka 9 ribuan lebih. Data ini menurutnya masih bergerak dinamis, angka pastinya akan diketahui setelah proses seleksi PPPK tahap dua selesai dilakukan. 

"Tentu Data ini masih dinamis karena pangkalan data BKN akan dikunci setelah proses PPPK tahap dua selesai," jelasnya.

Besarnya jumlah tenaga Non ASN Lombok Timur ini menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif sesuai dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK). 

"Lombok Timur tidak mampu, bukannya tidak mau, karena jumlahnya yang banyak itu," jelasnya.

Sebelumnya, ratusan perwakilan tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Lombok Timur melakukan aksi demontrasi. Masa aksi pertama kali mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, lalu bergerak menuju Kantor Bupati.

Beberapa perwakilan honorer dari masing-masing instansi diarahkan untuk masuk melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik yang ditemani Plh. Sekretaris Daerah H. Hasni dan Kepala BKPSDM H. Mugni.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tuntutan disampaikan oleh beberapa orang dari massa aksi, tuntutan yang disampaikan tersimpul dalam beberapa hal, di antaranya adalah meminta kenaikan insentif agar disesuaikan dengan nilai UMK Lombok Timur tahun 2025. (*)