BUMD Selaparang Energi Masih Sakit, Pemda Lotim Lakukan Upaya ini.

Foto Kabag Ekonomi Setda Lotim, Lalu Mustiarep. Selasa, (01/10).

Lombok Timur - Salah satu Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lombok Timur yakni  Selaparang Energi hingga saat ini masih terbilang belum ada tanda - tanda akan bisa mendatangkan deviden atau masih sakit alias berjalan lambat.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Lotim Lalu Mustiarep saat ditemui Media ini diruangannya. Ia memaparkan jika dilihat dari 6 perusahaan yang di kelola Kabupaten Lombok Timur yang dua diantaranya adalah kerjasama dengan provinsi yakni Bank NTB Syari'ah dan Bank BPR. Semua terlihat berjalan baik kecuali satu Perusahaan Daerah yang terlihat lambat yakni Selaparang Energi.

"Epat lainnya dikelola murni penyertaan modalnya dari Pemerintah Daerah  yakni PDAM, Selaparang Finansial, Selaparang Energi dan Air Minum kemasan Agro. Dari empat BUMD kita, satu masih sakit atau lesu yakni Selaparang Energi", ungkap Lalu Mustiarep. Selasa, ( 01/10).

Ia menambahkan, hal tersebut merupakan  hasil audit langsung BPKP beberapa waktu yang lalu. Adapun alasan lesunya perusahaan daerah  tersebut ada dua faktor, pertama karena  belum bisa memberikan dividen dan yang kedua sistem permodalannya yang masih menggunakan pihak ketiga.

Selaparang Energi tambah Mustiarep menjadi sorotan pada evaluasi kinerja  Pj. Bupati Lombok Timur. Terkait apa yang sudah dilakukan dan apa strategi atau upaya yang akan dilakukan kedepannya. 

Adapun langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini guna mengupayakan Selaparang Energi tetap bertahan adalah dengan menon aktifkan sementara usaha yang dinilai tidak produktif seperti usaha Air Minum Dalam Kemasan. Langkah berikutnya menata kembali penyakit lama Selaparang Energi sebagai warisan kepengurusan sebelumnya yakni penyelesaian hutang piutang untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

"Pertama yang sudah kita lakukan adalah meng off kan usaha yang tidak produktif. Kedua membina usaha yang masih produktif dan yang ketiga kita sedang menata lagi tentang penyakit atau masalah lama yang turun temurun yaitu soal hutang piutang", bebernya.

Terkait adanya sisa hutang piutang, belum lama ini sudah dilakukan  audit oleh pihak Inspektorat dan saat ini pihaknya masih menunggu seperti apa  tindak lanjut dari dari temuan Inspektorat tersebut. Saat disinggung berapa nominal jumlah hutang yang ditinggalkan kepengurusan Selaparang Energi yang lama, ia mengatakan masih dilakukan inventarisir terlebih dahulu.

"Kalau berapa jumlah hutang Selaparang Energi saat ini kita sedang inventarisir terlebih dahulu mengacu kepada hasil laporan temuan Inspektorat", pungkasnya.

Untuk bisa bertahan, BUMD yang satu ini masih mempertahankan usaha produktif berupa pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk para nelayan di dua titik. Yakni di Labuhan Haji dan di Tanjung luar. Sementara usaha Air Minum Dalam Kemasan (MDK) karena dianggap tidak produktif di off kan dulu sementara waktu.

Masih kata Mustiarep, tiga BUMD yang penyertaan modalnya dari Pemerintah Daerah diakuinya sudah mulai menunjukkan kemajuan dengan capaian deviden yang sudah mulai terlihat. 

"Saat ini Selaparang Finansial sudah ada perbaikan dan kita rencanakan akan masukkan ke program Lotim Berkembang. Mengingat program Lotim Berkembang dinilai sukses di Lombok Timur", urainya.

Tugas lain yang menjadi PR Pemerintah Daerah untuk BUMD saat ini lanjut orang yang pernah menjabat Kabid Aset pada BPKAD Lotim ini adalah pada SDMnya. Sehingga dinilai penting untuk dilakukan evaluasi terhadap kemampuan pegawai yang di tempatkan di BUMD guna menempatkan pegawai sesuai Kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

"Untuk kualifikasi pendidikan, seperti di PDAM sebentar lagi kita ada uji tes kompetensi bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi", sebutnya .

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Pusat untuk kemajuan BUMD di masing masing daerah. Uji Kompetensi rencananya juga akan  berlaku  kepada tiga BUMD lainnya. Sehingga para pegawai yang ada kedepan mampu bekerja sesuai tupoksinya.

Dua SPBN milik Selaparang Energi yang masih beroperasi saat ini untuk para nelayan juga dinilai masih kurang untuk mensuplai kebutuhan para nelayan. Sehingga dianggap perlu penambahan SPBN di dua titik lainnya seperti di Labuhan Lombok dan Jerowaru.

"Kita sudah usulkan 4 SPBN ke Migas Pertama untuk pelayanan menuju objek wisata Sembalun kedua yang ke arah Sambalie, ketiga untuk nelayan Labuhan Lombok dan yang ke empat untuk nelayan yang ada di Jerowaru, mudah mudahan disetujui", tandasnya. (red).