JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H. M. Juaini Taofik M.AP, didampingi Pj.Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD, mengikuti rangkaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan ke III, Jum'at, (12/07) di lantai 8 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Pj. Bupati menjelaskan 10 indikator termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan, pendidikan, perizinan, lapangan kerja dan sub indikator lainnya.
Beberapa capaian diantaranya pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage=UHC) ikut dijabarkan di hadapan evaluator yang terdiri dari 8 orang tersebut.
Setelah mencapai 95% lebih pada akhir 2023, di pertengahan tahun 2024 ini, Lombok Timur telah mencapai UHC 99,16% setara 1,392.488 jiwa dari total 1.404.343 jiwa sehingga target UHC tahun 2024 yakni 98 % sudah terlampaui. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran/dana lebih dari Rp. 73 miliar pada tahun 2024 dengan peningkatan hampir Rp.34 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Upaya pencegahan sejak dini terhadap Polio, perhatian terhadap petugas gizi sebagai ujung tombak di lapangan, komitmen tersebut, juga mendapat apresiasi dari tim evaluator, terdapat 219.458 anak umur 0-7 tahun menjadi sasaran dengan ketersediaan 4.122 pos PIN.
Secara khusus, Pemda berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti petani tembakau, juga Badan Keamanan Desa (BKD) serta nelayan. Pemda memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.800 orang anggota BKD, petani tembakau 17.500 orang, dan nelayan 550 orang, dengan total dana Rp. 2.967.340.000.
"Kita fasilitasi pekerja rentan seperti petani tembakau, anggota BKD untuk program BPJS ketenagakerjaan, pemerintah harus hadir untuk menopang semua itu," jelasnya.
Selain itu, Pj. Bupati juga menambahkan bahwa Pemda juga menjalin MoU dengan Yayasan Relief Islami Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Disamping Pemda Lotim juga tengah berupaya menuntaskan pelayanan Air Bersih melalui SPAM Pantai Selatan yang akan menyediakan 10.000 Sambungan Rumah (SR) bagi 25.000 jiwa yang diperuntukkan untuk meningkatkan capaian kebutuhan air minum warga Lombok Timur.
Dari sisi pengendalian inflasi daerah yang terus dipantau setiap pekannya, Pemda Lotim bekerja sama dengan daerah penghasil bawang merah, dalam hal ini Kabupaten Bima, melakukan stabilisasi harga bahan pokok. Mendirikan Kios Inflasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank NTB Syariah dan BUMD, juga melanjutkan kegiatan sidak bersama Forkopimda ke Agen dan Distributor bahan pokok, termasuk sidak distributor dan agen pupuk bersubsidi menjadi langkah yang ditempuh Pemda di bawah kepemimpinan Pj. Bupati H. Muhammad Juaini Taofik.
Adapun salah satu program peningkatan akses keuangan masyarakat yakni program yang diberi nama LOTIM BERKEMBANG sebagai salah satu upaya mendorong tumbuh kembang sektor UMKM yang telah berjalan, mampu menjangkau 1.655 UMKM dengan nilai subsidi Rp.463.665.000 dan nilai kredit Rp.15.455.500.000.
Pemda juga mendorong optimalisasi pajak daerah melalui sistem digitalisasi. Pemda telah me-launching aplikasi e-pajak daerah terintegrasi Kanal Digital (administrasi dan Pembayaran). Sampai dengan bulan Juni 2024 tercatat transaksi non tunai untuk pajak daerah mencapai Rp. 27,733 miliar lebih.
" Pemerintah Lombok Timur terus berupaya memastikan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha, serta elemen-elemen lainnya agar terwujud keselarasan demi mewujudkan Lombok Timur Berkemajuan," ucapnya.
Di aspek pelayanan publik, keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) dinilai menjadi pola pelayanan baru bagi masyarakat Lombok Timur.
Hal itu dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk layanan publik di tempat yang menyatu dengan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) tersebut.
Dijelaskannya, MPP menyediakan 17 gerai pelayanan mulai dari kependudukan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada pula gerai UMKM dan Dekranasda dengan produk kerajinan-kerajinan, souvenir dan makanan khas produk UMKM.
" Keberadaan MPP diharapkan dapat memberikan pengalaman mengurus pelayanan publik yang lebih nyaman, cepat, dan tepat bagi masyarakat, sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik," harap Pj.Bupati.
Terlepas dari apresiasi tim evaluator terhadap kinerja pengendalian inflasi, stunting pelayanan publik, Pj. Bupati dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator, seperti peningkatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani.
Terakhir, dalam paparannya H.M.Juaini Taofik menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, atas capaian dan kinerja, kerjasama selama ini dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan capaian personil, ini hasil team work yang baik," tandasnya.(red).
No comments:
Post a Comment