Serahkan 382 SK PPPK Tenaga Honorer, Pj. Bupati Lotim Ingatkan Netralitas PPPK Di Pilkada 2024 Mendatang.

PJ.Bupati Lombok Timur H.M.Juaini Taofik Di Dampingi Kaban BKPSDM Dr.Mugni Saat Penyerahan SK PPPK Di Ballroom Kantor Bupati Rabu, (6/3/24).

Lombok Timur - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 382 tenaga honorer yang telah berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 Acara yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati pada Rabu pagi, (06/03) tersebut dihadiri oleh Pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Selong, dan kepala OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, H. M. Mugni, Pemerintah Lombok Timur mengusulkan sebanyak 800 Formasi yang terdiri dari 440 PPPK Guru, 260 PPPK Kesehatan, dan 100 PPPK Tenaga tehnis. Sementara yang mengikuti seluruh administrasi mencapai 7.200 pendaftar.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Lombok Timur menyampaikan apresiasinya kepada para tenaga honorer yang telah berjuang keras dalam mengikuti seleksi PPPK. Ia menekankan pentingnya peran mereka dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di daerah.

Lebih lanjut, Pj. Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan serta fasilitas yang diperlukan bagi para PPPK agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Ia juga mengajak para penerima SK untuk terus meningkatkan kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Mari untuk terus meningkatkan kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara", pinta H.M.Juaini Taofik.

Selain itu, ia menegaskan antara PNS dan PPPK adalah sama-sama sebagai pelaksana kebijakan publik. Selain melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan publik, PPPK juga melayani publik. Untuk itu ia mengingatkan menjadi PPPK harus adaptif mengikuti perkembangan zaman.

Selain itu, Pj. Bupati juga mengingatkan para lulusan PPPK untuk bersikap netral, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Ia menyebut posisi PPPK sudah setara dengan ASN, untuk itu harus mengikuti aturan dan larangan yang berlaku dengan cara tidak ikut terlibat dalam proses kampanye calon kepala daerah, tidak turut mempromosikan calon di media sosial dan tidak menggunakan atribut yang memihak pada salah satu calon.

Diakhir sambutannya Pj. Bupati berharap, setelah diangkat menjadi PPPK, kinerja harus  lebih ditingkatkan agar pelayanan di masyarakat menjadi lebih maksimal.

Acara penyerahan SK PPPK ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur serta meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka.(red).