Lombok Timur _ Guna mensukseskan Pemilu Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong mengadakan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Lapas Selong kepada seluruh pegawai dan warga binaan, Jum'at (02/02/2024).
Kepala Lapas Selong, Ahmad Sihabudin dalam sambutannya sebelum acara sosialisasi berharap informasi yang disampaikan terkait mekanisme pelaksanaan pemilu seperti pencoblosan Presiden dan Kepala Daerah pada pemilu Tahun 2024 dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.
Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, DR. M. Junaidi beserta jajaran Tim KPU, memberikan penjelasan mendetail mengenai alur pencoblosan kepada seluruh pegawai dan warga binaan Lapas Selong.
Hal ini bertujuan agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
Setelah penyampaian mekanisme pencoblosan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara petugas Lapas dan warga binaan. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan memahami lebih dalam tentang proses pemilu yang akan dihadapi.
Saat penutup acara, Kalapas menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPU atas kerjasama yang baik dalam mensukseskan pemilu mendatang.
Ahmad Sihabudin menekankan bahwa Kerjasama yang baik antara Lapas Selong dan KPU Kabupaten Lombok Timur sangat penting untuk memastikan pemilu tahun 2024 berjalan lancar.
"Dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024, kami di Lapas Selong dengan seluruh jajaran bersama KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki komitmen yang sama yaitu memastikan proses pemilihan umum tahun 2024 ini berlangsung dengan aman, adil dan transparan," terangnya.
Kalapas juga berharap Pemilu yang akan dilaksanakan di Lapas Selong dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali.
"Kami berharap seluruh proses pemilu di Lapas Selong dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi," pungkasnya.
Kegiatan juga menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa NTB, Parlindungan.
Dalam banyak kesempatan, Parlindungan dan jajaran selalu mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjaga sinergi dengan pihak eksternal dalam menjamin penyelenggaraan kegiatan di Pemilu dengan maksimal.(red)
No comments:
Post a Comment