Disnakertrans Sampaikan Belum Ada Larangan CPMI Ke Luar Negeri Karena Alasan PEMILU 2024.

 

Lombok Timur - Belum lama ini beredar informasi dari  sponsor atau calo perusahaan yang bergerak di usaha jasa penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri.  Dalam penyampaian informasi si calo atau Tekong, dia mengatakan bahwa Pemerintah tidak membolehkan pemberangkatan ke Luar Negeri bagi Pekerja Migran sebelum Pemilu 2024.

Hal itu dibantah Disnakertrans Lotim, pihaknya menyampaikan bahwa hingga berita ini diturunkan belum ada surat yang diterima Disnakertrans dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kemnaker) terkait larangan pemberangkatan ke Luar Negeri bagi Para Pekerja Migran Indonesia yang disebabkan oleh Penyelenggaraan Pemilu 14 Pebruari 2024 mendatang.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan dari Kementerian terkait larangan memberangkatkan Calon PMI ke Luar Negeri karena alasan Pemilu, selama visa ready dan ada MoU dengan negara tujuan, mereka  bisa memberangkatkan PMI ", kata Kepala Disnakertrans Lotim M.Hairi saat di konfirmasi Media ini Jum'at, (5/1/24).

Sementara terkait kerjasama dengan negara tujuan Australia, Pihak Disnakertrans mengatakan hingga saat ini Indonesia belum menjalin Kerjasama dengan negara Kanguru tersebut. Kalaupun ada pemberangkatan kata orang yang pernah menjabat Kadis di PMD ini itu sifatnya perorangan atau personal dengan menggunakan bisa yang berbeda seperti visa Holiday dan sejenisnya.

"Kalau Australia, kita belum ada kerjasama, mungkin kalau yang sifatnya personal iya, tapi kalau yang langsung dengan Pemerintah belum ada", bebernya.

Kepada media ini seorang Calon pekerja Migran Indonesia inisial HD asal Selong yang enggan menyebut nama PT yang memberangkatkannya itu mengatakan dirinya sudah mendaftar untuk menjadi Calon PMI dengan negara tujuan Saudi Arabia sejak Oktober 2023 lalu. Lama menunggu dan berharap segera berangkat justru dia dan teman temannya dijanjikan oleh Tekong yang bersangkutan untuk berangkat Setelah Pemilu 2024 . 

Sementara biaya yang sudah masuk ke Perusahaan yang memberangkatkannya tersebut bersama teman temannya sudah 50 persen dari biaya keseluruhan atau sekitar 15 juta rupiah.

"Kami dijanjikan berangkat setelah Pemilu 2024, kata perusahaan tidak ada visa turun kalau belum Pemilu, karena gak dibolehkan oleh Pemerintah, harus milih dulu", keluhnya. (red).