Selong - Pemerintah Kabupaten Lotim bersama LPSDM mengukuhkan keanggotaan baru Forum Pengurangan Resiko Bencana Rinjani periode kepengurusan 2023. Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/293/BPBD 2023. Selain pengukuhan, dibahas juga Penilaian Indeks Kapasitas Daerah yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja tahunan. Acara berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Lotim, Selasa (10/10).
Direktur LPSDM Ririn Hajudiani saat membuka acara mengatakan dibutuhkan sinergitas dan dukungan semua pihak terhadap kepengurusan periode sebelumnya dan keberlanjutan periode kepengurusan selanjutnya. Serta dibutuhkan komitmen bersama yang sudah dalam mempertahankan forum yang sudah ada dan sudah di SK kan sejak tahun 2012 tersebut.
"Mudahan - mudahan apa yang kita buat ini bisa menjadi kontribusi yang baik dalam upaya pengurangan resiko bencana di daerah kabupaten Lombok Timur", ucapnya.
Mewakili Bupati Lotim Asisten II Bidang Ekonomi Setda Lotim Ahmad Masfu dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada LPSDM yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan.
Forum ini kata dia adalah wadah untuk berkomunikasi dalam berbagi dalam membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dini Bencana Alam di Lombok Timur
"Oleh karena itu harapan kami kepada semua anggota agar bisa berkontribusi aktif dalam membantu terwujudnya rencana berkelanjutan antisipasi dini Bencana", pintanya.
Kepala Dinas drh. Achsan Nasirul Huda selaku Ketua FPRB Periode sebelumnya yakni Tahun 2019 - 2022 dalam laporan pertanggung jawabannya mengatakan masyarakat membutuhkan edukasi dini upaya pengurangan resiko bencana. Sehingga masyarakat bisa adaptif menghadapi kemungkinan terjadinya bencana Daerah jika terjadi lagi di kemudian hari.
Selain upaya pemulihan lingkungan sekitar pasca bencana sehingga masyarakat bisa bangkit dan pertumbuhan ekonomi segera pulih.
"Kita belajar dari masa lalu, kalau kita melihat ke belakang kondisi topografis Lombok Timur memungkinkan adanya bencana alam atau kerusakan lingkungan yang berdampak psikologis kepada masyarakat",
Sebagaimana Bencana alam gempa bumi Lombok beberapa waktu lalu yang kemudian berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
Upaya Pengurangan resiko bencana dinilai penting Visi kita memujudkan masyarakat Lotim yang tanggap tangguh dan cerdas menghadapi bencana dengan misi terciptanya dampak lingkungan yang tidak tercemar.
Masih kata drh.Achsan , Lombok Timur dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk terbanyak di NTB dibutuhkan kontribusi dan kolaborasi semua pihak dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait pengurangan resiko bencana.
"Mudah - mudahan setelah dikukuhkan kita semakin baik lagi", harapnya.
Acara dilanjutkan penyerahan laporan pertanggung jawaban dari jabatan Ketua lama kepada Ketua Baru periode kepengurusan Tahun 2023 - 2026 Drs.H.M.Juhad yang saat ini menjabat Rektor ITSKes Muhammadiyah.
H.M.Juhad dalam sambutan singkatnya mengatakan bertekad melanjutkan program yang sudah berjalan dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan. Serta menyusun kegiatan untuk antisipasi bencana di perubahan iklim.
"Tanpa dukungan kita semua, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, maka dari itu mari bangun komitmen untuk berkolaborasi ", pintanya.
Kemudian dilanjutkan sesi diskusi, pembentukan struktur kepengurusan yang baru dan pembahasan rencana kerja baru Forum Pengurangan Resiko Bencana Rinjani yang di pimpin langsung Direktur LPSDM Ririn Hajudiani.
Mengambil prinsip nilai diantara Komitmen, dedikasi, Kepedulian, keikutsertaan dan kesetiakawanan, solidaritas, kesukarelaan, non diskriminasi serta terbuka kepada publik.
"Mengundurkan diri, meninggal duni dan diberhentikan adalah alasan anggota bisa keluar dari kepengurusan ", imbuh Ririn.
Kepala Dinas Sosial Lotim H.Suroto saat diskusi memberikan masukan agar FPRB disosialisasikan kepada masyarakat dampingan. Sehingga Masyarakat mengenal dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi serta program kerja FPRB.
"Kita sudah punya kampung siaga bencana, dan kami harapkan dari Dinas Sosial Forum ini bisa berkolaborasi", sebutnya.
Turut hadir semua anggota pengurus baru dan pengurus lama yang terdiri dari Pejabat Kepala SKPD atau yang mewakili, Wiraswasta, NGO,LSM, Perguruan, Media Masa dan Tokoh agama yang berjumlah 60 orang dengan 30 persen keterwakilan perempuan. (red)
No comments:
Post a Comment