Lombok Barat – Ketua DPD PDIP NTB yang juga Anggota DPR RI Dapil Lombok, Rachmat Hidayat memberikan Orasi dalam Simakrama Kebangsaan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Peradah Lombok Barat, Sabtu 14 Oktober 2023.
Dalam orasi simakrama kebangsaan, Rachmat Hidayat banyak menyinggung tentang bagaimana memaknai arti toleransi dan keberagaman dalam arti yang sesungguhnya. Rachmat kemudian memaparkan bahwa bahwa tali persaudaran jangan sampai terputus karena berbeda agama maupun suku bangsa.
“Tali ikatan kita di dalam kehidupan kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita begini, Oleh karena itu tetap kita bersaudara, bersahabat sampai kita mati,” ujarnya.
Rachmat mengatakan, selama menjadi Ketua DPD PDIP NTB, banyak sekali anggota dewan PDIP yang beragama Hindu. Itu adalah langkah Rachmat memupuk toleransi sehingga anggota dewan tersebut bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Dapilnya.
“Contoh di Mataram ada 4 anggota DPR saya yang Hindu. Begitu saya jadi Ketua DPD banyak sekali yang Hindu. Maksud saya untuk membantu teman-teman kita memperbaiki tempat-tempat ibadah, untuk keumatan berdharma di bidang agama,” jelasnya.
Dia juga meminta Raden Nuna untuk memperbaiki tempat beribadah di Pura Gunung Sari Lombok Barat yang hancur akibat gempa 2018 lalu. Rachmat mengatakan akan meminta para kader menyisihkan bantuan mereka untuk memperbaiki tempat ibadah tersebut.
“Raden Nuna kapan ada pokir? Kalau dapat jadi anggota DPR lagi sanggup enggak? Saya minta yang lain sama-sama berapa sumbangkan,” kata Rachmat yang kemudian ditimpali “Sanggup,” oleh Raden Nuna.
Dia meminta masyarakat Hindu di Lombok untuk tidak merasa minoritas berada di Lombok, karena semuanya merupakan warga Lombok yang memiliki hak yang sama.
“Jangan merasa minoritas, enggak ada minoritas. Kalau saya bilang enggak ada orang Bali di sini, tetapi orang Sasak yang beragama Hindu,” ujar dia.
Dia menceritakan perjuangan dirinya saat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) di Mataram berubah menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN).
“STAIN menjadi IAIN, dari IAIN menjadi UIN. Hindu punya STAHN menjadi Institut (IAHN). Itulah komitmen saya, anak-anak saya juga ada yang Hindu, sama saja. Tuhan melahirkan kita karena Tuhan suka kita,” katanya.
Diakhir Orasinya Rachmat Hidayat memberikan sumbangan stimulan untuk memperbaiki bangunan Pura Gunung Sari , mengingat Pura Gunung Sari memiliki sejarah panjang karena dibangun pada era Anak Agung sekitar abad 17 silam.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi menjelaskan pentingnya toleransi untuk mempertahankan atau mengokohkan sebuah bangsa. Dia mengatakan masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda yang paham hakikat kebangsaan.
“Kita tidak tahu nasib bangsa kita. Ada negara bisa hancur lebur karena pertikaian horizontal, karena persoalan ras, golongan dan agamanya. Saya sangat bersyukur bahwa generasi muda umat Hindu Dharma menjadi garda terdepan dalam memberikan hakikat kebangsaan ini,” ujarnya.
“Berbicara Pancasila, kita pasti dan wajib berbicara tentang siapa penggali Pancasila. Dalam rumusan sebelum proklamasi para pendiri bangsa melakukan pemufakatan dalam sidang BPUPKI,” katanya.
Dia mengatakan mengapa PDIP mutlak hukumnya harus menang, karena memiliki prinsip untuk selalu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Jika orang-orang yang ingin mengubah Pancasila masuk dalam parlemen, dikhawatirkan akan mencoba mengusik ideologi bangsa Indonesia seperti deretan peristiwa masa lalu.
“Bangsa ini sudah berkali-kali diuji dengan peristiwa politik yang ingin menggantikan dasar Pancasila. Sehingga saya ingin mengajak kita berpikir jika kekuatan yang ingin menggantikan Pancasila menjadi kekuatan dominan menguasai parlemen, Indonesia akan dibawa,” katanya.
“Dengan kekuasaan politik kita melakukan pengamanan terhadap nilai dasar kita berbangsa. Benar apa yang dikatakan ayahanda Rachmat Hidayat bahwa PDIP sudah tidak menggunakan dikotomi mayoritas dan minoritas,” ujarnya.
Raden Nuna mengatakan kekuasaan politik PDIP untuk menguatkan kebangsaan Indonesia. Memilih anggota DPR baginya menjadi sesuatu yang harus untuk mengkristalisasi nilai kebangsaan untuk menjadi tujuan utama.
“PDIP konsisten dalam menegakan dasar pondasi kebangsaan. Di Aceh tidak ada anggota DPR PDIP karena menjadi konsistensi kami dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar kita yang mana Pancasila sebagai dasar pondasi dan sumber dari segala sumber hukum,” ujarnya. (red)
No comments:
Post a Comment