Lombok Timur _Kadis Dikbud Izzuddin membantah adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan bawahannya. Seperti pemberitaan sebelumnya yang mengatakan Kepala UPTD Dikbud Suela yang membeda bedakan jadwal dan hadiah lomba peserta lomba HUT 17 Agustus antara Sekolah Negri dan Sekolah Swasta di Kecamatan Suela.
"Tidak ada namanya diskriminasi, saya sudah konfirmasi ke yang bersangkutan dalam hal ini Kepala UPTD Dikbud Suela", tegasnya Rabu,(16/8/23).
Justru Informasi yang benar kata Izzuddin adalah memberikan semangat kepada semua satuan pendidikan untuk bersama sama menyambut semarak HUT Kemerdekaan RI dengan sama sama berkegiatan. Mengingat jauh jauh hari sebelumnya Dinas Dikbud Lotim dan Kemenag sudah berurat ke semua agar dengan harapan semua sekolah bisa berkegiatan.
"Kalau saya menganggap statement Kanit itu sebagai penyemangat sebetulnya. Kami sudah bersurat kepada semua sekolah yang berafiliasi ke Dikbud agar kebersamaan itu terbangun", ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan lomba menyambut semarak HUT RI penanggung jawabnya adalah pihak kecamatan bukan pihak UPTD Dikbud. Mengingat UPTD Dikbud hanya sebatas penyangga kegiatan saja.
"Penanggung jawabnya adalah Kecamatan sementara UPTD nanti dilibatkan oleh Kecamatan dibidang apa menyesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan pihak Kecamatan", terangnya.
Sementara untuk hadiah lomba, Dinas Dikbud Lotim sudah melakukan koordinasi Pihak Kecamatan agar mengkomunikasikan dengan semua pihak.
"Dan salah satu pesan saya kepada Kemenag Lotim agar segala sesuatu yang terkait dengan anggaran seperti pengadaan hadiah dan sebagainya agar dia maklum juga, berkoordinasi dengan Madrasah - Madrasah yang ada", imbuhnya.
Sehingga ketika ada imbauan yang masuk ke Sekolah Swasta ataupun Madrasah madrasah yang ada terkait iuran untuk hadiah misalnya, pihak sekolah tidak kaget dan mau menerima.
Izzuddin berharap Camat Suela segera merespon berita yang beredar bila perlu melakukan mediasi guna mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan.
"Kami berharap Camat Suela segera merespon hal ini", pintanya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lotim H. Sirojudin, pihaknya jauh jauh hari sebelum pelaksanaan apel HUT Kemerdekaan RI, sudah melayangkan surat kepada semua madrasah yang ada dibawah naungan Kemenag Lotim dan juga KUA agar melaksanakan Apel dan mengikuti pelaksanaan Lomba Lomba di masing masing Kecamatan.
"Kita sudah membuat surat edaran kepada semua jajaran termasuk ke masing-masing Kepala Madrasah dan juga KUA agar mengikuti kegiatan apel HUT Kemerdekaan RI ke - 78 di masing - masing Kecamatan", tuturnya , Rabu,(16/8/23).
Termasuk pengadaan lomba - lomba pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak Kecamatan melalui koordinasi pihak madrasah dan KUA sehingga kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI bisa terlaksana maksimal.
Disentil soal hadiah lomba, Sirojudin tegas mengatakan bahwa tidak ada anggaran khusus yang disiapkan untuk itu. Namun, dia menyerahkan kepada masing-masing Madrasah untuk menyesuaikan.
"Kalau soal lomba dan hadiah, tergantung kreasi dan inovasi masing masing Madrasah, tapi dari kami tidak ada anggaran yang di khususkan untuk itu", bebernya.
Ia pun menegaskan bahwa selama ini tidak ada diskriminasi atau istilah 'anak emas' bagi satuan pendidikan Madrasah. Bahkan semisal dana BOS saja sambung dia, perlakuan dan perhatian Pemerintah pusat masih tetap sama.
"Tidak ada, semuanya kami berlakukan sama, kita tidak ada anggaran yang khusus untuk itu (hadiah lomba_red) kalau patungan, itu kembali kepada Madrasah masing-masing", pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan Kontroversi Perayaan HUT RI ke 78 di Kecamatan Suela, oleh Media Radar Selaparang.com. Dimana dalam media itu ditulis ada pernyataan Kanit UPTD Dikbud Suela L.M.Jauhari Marjan yang mengatakan Madrasah atau Sekolah swasta dengan Sekolah Negeri di beda-bedakan di Kecamatan Suela. Bahkan pihak sekolah terkait merasa diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2023.
Pemerintah Kecamatan Suela dalam upaya memeriahkan perayaan kemerdekaan, telah mengadakan berbagai macam perlombaan dan pertandingan. Namun, permasalahan muncul ketika semua madrasah dan sekolah swasta di kecamatan tersebut tidak diikutsertakan dalam perayaan tersebut. Hal ini mendorong sekolah swasta untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan secara mandiri.
Beberapa kepala madrasah dan sekolah swasta seperti MI NW Selaparang, MI NW Tejing, MI NW Putra Rinjani, MA NW Ketangga, dan sekolah Swasta yang lain lalu mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan pemerintah Kecamatan. Mereka menyatakan bahwa meskipun diminta untuk memberikan sumbangan untuk memeriahkan kegiatan, sekolah swasta tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan perayaan kemerdekaan.
"Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh pemerintah kecamatan. Selama tiga tahun terakhir, kami selalu merasa diabaikan dalam perayaan ini." ungkap Salah satu kepala Madrasah di Kecamatan Suela, yang memilih untuk enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya masalah perencanaan, tetapi juga pamflet perayaan kemerdekaan menjadi perdebatan. pamflet perayaan yang seharusnya memberikan informasi penting kepada semua sekolah ternyata baru disampaikan kepada sekolah-sekolah swasta pada tanggal 15 Agustus, sedangkan perayaan itu sendiri telah dimulai sejak tanggal 4 Agustus hingga 18 Agustus 2023.
Lebih mengejutkan lagi, pamflet edaran tersebut ternyata diantar oleh seseorang yang bukan anggota kepanitiaan, melainkan seorang pedagang. Hal ini menimbulkan rasa tidak hormat dan merasa diolok-olok pemerintah kecamatan.
Dalam suasana ketidakpuasan ini, Kanit Kecamatan Suela justru mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
"Sekolah swasta tidak memiliki semangat kemerdekaan! Sekolah negeri dengan sekolah swasta semangatnya berbeda" ucapnya di hadapan salah satu Kepala Sekolah.
Menanggapi hal itu, wakil sekertaris ponpes nurul hidayah wal-istiqomah NW suela sekaligus Ketua Pengurus Daerah Pemuda NW Lombok Timur, Jaelani menyatakan itu bukan kabar burung lagi dan dirinya sudah mengkonfirmasi bahwa Kanit UPTD Pendidikan Kecamatan Suela mengatakan hadiah sekolah swasta dan negeri kita akan bedakan.
"Penyataan kanit UPTD Pendidikan itu sangat melukai perasaan pendidik terutama kami yang di swasta," ungkapnya yang juga mengajar di sekolah swasta di salah satu sekolah di Kecamatan Suela.
Lanjut ditegaskan Jaelani, Kanit itu tidak mencerminkan seorang pendidik, juga seharusnya di hari kemerdekaan dijadikan sebagai ajang perbaikan untuk mengisi perjuangan.
"Kami minta Kadis Pendidikan Lombok Timur mengevaluasi dan mencopot jabatan kanit UPTD Pendidikan Kecamatan Suela," tegasnya.
Kanit UPTD Dikbud Kecamatan Suela saat dihubungi media ini melalui saluran whatsapp membantah dirinya pernah mengatakan hal yang membeda-bedakan antara sekolah swasta dengan negeri dan telah menjalankan tugasnya sebagai seksi lomba menyambut 17 Agustus di Kecamatan Suela.
"Tidak pernah saya sampaikan seperti itu Semeton. Saya pikir, apa yg menjadi tugas saya sebagai Seksi Lomba di Kepanitiaan Kecamatan memperingati HUT RI ke-78 ini sudah saya penuhi, walaupun tidak sempurna sesuai harapan kita semua," balasnya singkat via whatshap.(red).
No comments:
Post a Comment