DPRD Lotim Minta Pemda Selesaikan Semua Janji Politiknya.

 

Sidang Paripurna DPRD Lombok Timur, Selasa (9/5/23).
Dok.DurasiNTB.

Lotim.DurasiNTB_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lotim melalui gabungan Komisi  meminta Bupati Lotim H.M Sukiman Azmy agar  segera menuntaskan seluruh janji politiknya diakhir masa  kepemimpinannya tahun ini.

Hal tersebut tertuang dalam laporan tertulis gabungan komisi pada sidang Paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang dibacakan Tohri Azhar, Selasa, 9 Mei 2023.

DPRD Lotim menyebut di tahun 2023 ini adalah tahun kelima atau tahun terakhir masa jabatan Paket SUKMA ( H.  Sukiman Azmy dan H. Rumaksi,SJ) memimpin Lombok Timur. 

Oleh karenanya, gabungan Komisi Dewan meminta sejumlah rekomendasi yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagai acuan. Diamana, setidaknya ada 16 rekomendasi yang dibuat gabungan komisi.

Diantaranya meminta Pemda Lotim menuntaskan janji politik serta berharap Bupati Lotim dapat meningkatkan capaian Pendapatan Daerah (PAD). Dari data yang diperoleh, pada  Tahun 2022 lalu, realisasi pendapatan hanya bertengger diangka 94,06 persen. 

Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 78,33 persen atau hanya Rp 345 miliar.

Realisasi komponen PAD ini dinilai sangat kecil. Pendapatan dari pengelolaan keuangan daerah hanya 50,12 persen, pajak daerah hanya 77,50 persen dan Retribusi Daerah 67,62 persen. Diminta, seluruh OPD dapat digerakkan agar bisa meningkatkan PAD 2023 ini.

Sementara dari sisi belanja daerah,  Bupati diminta agar dapat melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran pembangunan. Pastikan seluruh perencanaan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat Lotim.

Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang digambarkan dari tiga sektor, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi perlu ditingkatkan. Usaha Bupati diakui sudah cukup bagus. Diminta kedepan bisa meningkat dan dapat disusun Perencanaan terpadu sehingga IPM Lotim saat ini masih posisi 8 dari 10 Kabupaten/Kota se NTB bisa meningkat.

Khusus pada aspek pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan perlu juga ditingkatkan agar ekonomi terus membaik. Jaga stabilitas keamanan. Sektor pertanian, disebutkan saat ini masih tak seimbang antara biaya produksi tinggi dengan harga jual. Karenanya, diharap tak hanya fokus tingkatkan produksi, tapi harus ada kepastian harga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik mengatakan janji politik itu terungkap saat kampanye. Semua janji politik itu sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023.

Masih kata Juaini Taofik, selama pelaksanaan amanah RPJMD lima tahun terakhir ini, pemerintahan paket SUKMA dihadapkan pada musibah alam dan non alam. Mulai dari gempa bumi hingga pandemi Corona Virus Disease (Covid). Sehingga segala capaian dari janji yang telah diucapkan itu tolak ukurnya adalah RPJMD.

Adapun contoh realisasi janji politik Bupati salah satunya adalah memastikan semua irigasi terpenuhi. Sehingga dijanjikanlah satu pekasih satu kendaraan yang diberikan guna memudahkan mobilitas pekasih menjemput air untuk irigasi lahan pertanian. 

Janji tersebut kata dia sudah dilaksanakan dengan memberikan satu kendaraan per desa untuk pekasih. Meski tidak semua pekasih diberikan namun prinsipnya janji tersebut sudah direalisasikan. 

“Tidak bisa beli semua, mana-mana sebagian,” terangnya.

Orang yang kerap disapa Kak Ofik itu juga menyampaikan terkait beberapa ruas jalan yang dikunjungi Bupati yang dijanjikan untuk dibangun tapi belum bisa  terealisasi. Mengingat di tahun 2023 ini tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di peruntukan untuk jalan. 

"Apa yang direncanakan daerah ini harus berkesesuaian dengan yang ditetapkan pemerintah pusat", imbuh Sekda.

Ia menyebut saat ini salah satu yang menjadi  prioritas pusat misalnya penurunan angka stunting. Dan IPM harus ditingkatkan. Mengingat kondisi fiskal daerah sebagian besar dari pusat, yakni 88 persen berupa transfer pusat tentu kata dia mandatorinya tergantung pemberi dana. 

"Sebagian besar anggaran pusat itu untuk melaksanakan prioritas pusat, bukan prioritas daerah. Itu yang kadang-kadang kita sebagai ketua TAPD harus mengakomodir janji Bupati dan Wakil  Bupati tapi di satu sisi juta berhadapan dengan mandatory-mandatory dari pusat,” pungkasnya. (@D.y85)