DP3AKB Dan NGO Bentuk Koalisi Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.

Lotim.DurasiNTB_Darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur membentuk Koalisi Anti Kekerasan  sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Koalisi yang beranggotakan para pemerhati terhadap perlindungan anak dan Perempuan  yang tergabung dalam Non Governmental Organization (NGO) dan  juga instansi-instansi terkait.

Kadis P3AKB, H. Ahmat menyampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, dimana provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengecap  Lotim masuk pada zona merah terutama terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

"Sehingga ini menjadi atensi dengan melihat kasus yang ada pada akhir-akhir ini," ucapnya, Rabu,(10/5/23)

Orang yang pernah menjabat Kadis Sosial Lotim tersebut juga  menyampaikan langkah yang dilakukan diantara dengan melakukan koordinasi dengan NGO pemerhati anak dan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya melakukan audiensi dengan Kapolres Lotim dan juga LPA Lotim agar kasus - kasus yang dilaporkan tersebut betul-betul di kawal.

"Satu kasus sudah sampai ke Polda NTB dan kasus lainnya masih menunggu alat bukti yang cukup," tuturnya.

Oleh karena itu, H.Ahmat menyampaikan terbentuknya koalisi anti kekerasan yang beranggotakan sebanyak 20 orang itu nantinya tugasnya akan melakukan pengawasan baik yang terjadi di masyarakat umum, lingkup pelayanan publik, pondok pesantren, juga di sekolah.Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi bersama Kemenag Lotim guna antisipasi lanjutan.

"Makanya kita lengkap tadi baik dari teman-teman NGO, juga Dinas terkait, jika nantinya kembali ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan maka yang bergerak bukan hanya satu NGO, tetapi beberapa NGO beserta Dinas terkait dan juga  LPA akan bergerak secara bersama-sama atas nama koalisi anti kekerasan," terangnya.

Ia juga menyentil apa yang terjadi disalah satu Pondok Pesantren belakangan ini. Dimana kata dia setelah di teliti ternyata yang terjadi di Desa Kotaraja itu lokasi pelecehanya  bukan Pondok pesantren akan tetapi hanya pondok atau kos - kosan.

Dia menyebut dari Tahun 2022 tercatat sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara di Tahun 2023 ini yang terkonfirmasi sebanyak 16 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Sementara itu,  Judan Putrabaya, Ketua LPA Lombok Timur, menyampaikan dengan melihat kondisi Lombok Timur saat ini sudah dianggap memperhatinkan.

Oleh karenanya  NGO yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak memang sengaja  menggelar mediasi dengan instansi terkait dan aparat guna mendorong terciptanya daerah dengan zero toleran terhadap kasus kekerasan seksual anak. 

"Hari ini yang diinisiasi oleh temen temen NGO Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak mengajak Dinas terkait untuk kita sama-sama melakukan evaluasi. Mengingat maraknya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur," terangnya.

Masih kata Judan, mulai tahun 2023 ini pihaknya akan rutin melakukan bedah kasus minimal 1 kali dalam 3 bulan. 

"Kita akan evaluasi kasus kekerasan seksual terhadap anak  yang terlapor, tertangani. Adapun ketika ada yang mandek masalah persoalan dan kendalanya akan didiskusikan disamping bersama Koalisi anti kekerasan seksual dan anak. juga kita hadirkan APH dan instansi lainnya," pungkasnya. 

Ikut terlibat dalam mediasi yang berlangsung di Aula Dinas P3AKB tersebut pihak Kementrian Agama (Kemenag), Dinas Kesehatan (Dinkes), pihak Rumah Sakit Umum Daerah, bersama dengan NGO pemerhati perempuan dan anak yang fokus membahas berbagai kendala yang di alami di lapangan ketika melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. @y.85).