Bongkar Skandal LCC, DPRD Lobar Akan Segera Bentuk Pansus.

Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah.

Lobar.DurasiNTB__Obyek pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) yang berdiri kokoh depan jalan besar kawasan Narmada, konon kembali diusik. Meski kondisi  mangkrak terkini, DPRD Lombok Barat  

membangun planning yakni menggagas strategi bongkar skandal LCC. 

Ide itu muncul melalui pikiran bijak Komisi ll DPRD Lobar. Rencananya Komisi II akan menggandeng pendamping hukum, namun sebelum itu pihaknya akan membentuk pansus terlebih dahulu.

Ketua Komisi ll DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah menegaskan, obyek lahan LCC yang diketahui aset milik Pemda Lombok Barat seluas delapan hektare. Keberadaannya kini buram dan masih abu - abu, karena sampai hari ini masih tengah dililit seabrek masalah. 

Sejatinya, pengelolaan aset daerah yang seharusnya penyumbang PAD yang produktif, tetapi faktanya gagal mencetak kontribusi.

Sejauh ini, selama kurun waktu 10 tahun, riwayat aset yang yang dikelola PT Tripat itu baru pernah setor ke kas daerah sebesar Rp 54 juta.

"Berdasarkan  data kita, selama 10 tahun hanya Rp 54 juta yang disetor di awal tahun. Setelah itu tidak ada lagi," ungkapnya Kamis, (6/3/23).

Diketahui, pengelolaan aset ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh PT.Tripat. Dari hasil kerjasama itu kemudian beberapa tahun lalu berdirilah LCC. Akan tetapi, bangunan yang dimanfaatkan sebagai pusat perbelanjaan itu mangkrak dan mati suri.

"Konsep perjanjian kerjasama antara PT Tripat dengan pihak ketiga menimbulkan tanda tanya dan itu yang tidak diketahui. Kalau kemudian mereka kerjasama dan berkaitan dengan perbankan tentu menurut kami harus ada dasar hukumnya," papar Politisi PKS ini.

Menurutnya, persoalan LCC harus dibongkar, karena berdasarkan informasi yang dihimpun, ke dua PT. Tripat dan PT. Bliss tersebut tersangkut kerjasama serta mengajukan pinjaman Bank dengan aset LCC jadi agunan.

"Lalu jika aset ini diagunkan, lantas  siapa yang punya kepemilikan hak aset," heran dia.

Lebih jauh kata Abubakar, pengelolaan aset LCC ini kemungkinan besar didalamnya terindikasi ketidak profesionalan. Akibatnya meninggalkan kerugian daerah bertahun tahun yang cukup besar. Untuk itu, politisi  dari fraksi PKS akan menggali dan melerai benang merahnya. 

"Kami dari fraksi PKS memandang penting untuk segera membentuk pansus," tegas Abubakar.

Pun untuk mengungkap mafia aset itu, pihaknya akan memanggil semua stakeholder yang terkait guna dimintai keterangan mengenai apa dan bagaimana dasar kronologinya. 

"Karena ini sudah melawan hukum maka harus kita  siapkan pendampingan hukum juga", tutup Abubakar. (@W80)