Sebanyak 158 Pejabat Dilantik Di Akhir Masa Kepemimpinan Paket 'Sukma' di Lotim.

Lombok Timur -  Sebanyak 158 pejabat dilantik sebagai momen "Happy Ending" masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukiman Azmy - Rumaksi SJ. (Sukma) di Lombok Timur (Lotim). Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Lotim pada Senin, 20 Februari 2023 itu juga dihadiri Kepala BKPSDM Dr.H.M. Mugni dan Asisten I Setda Lotim dr.H.Achsan Nasirul Huda.

Dari 158 pejabat yang dilantik, ada 58 pejabat yang mendapat promosi ke eselon IVb maupun IVa. Kenaikan jabatan ini untuk mengisi kekosongan, mengingat banyak pejabat yang sudah pensiun dan tidak ada pengangkatan pegawai.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M Juaini Taofik usai pelantikan. Dimana selain sebagai bentuk penyegaran birokrasi juga dalam rangka mengisi kekosongan posisi jabatan pejabat yang purna tugas.

"Penting kita mengisi semua jabatan itu,"kata Sekda Juaini Taofik.

Selain itu, tambah Sekda Juaini, penyegaran kursi jabatan ini juga dilakukan sebagai happy ending masa kekuasaan Sukma. Selain itu, persiapan bagi calon pemimpin baru yang dipercaya masyarakat. Sehingga nantinya kata Juaini, diharapkan  bisa di siapkan take off  yang bagus. 

"Tentu diawali dengan penugasan-penugasan di level terendah dulu," tuturnya.

Sekda Lotim juga  menuturkan kisah dari sebuah Buku ahli manajemen yang dia baca. Dalam buku itu, lanjut Sekda, koordinasi itu penting dengan diagonal. Artinya dengan pemindahan - pemindahan atau mutasi yang dilakukan Pemda Lotim adalah garis hubung yang memang ada keterkaitan dan penyesuaian dengan posisi baru yang menjadi tempat PNS itu di tempatkan.

Ia mengambil contoh Kepala Puskesmas sering berbicara stunting, kemudian dirotasi menjadi kepala DP3AKB. Mengingat saat ini DP3AKB juga banyak berbicara stunting. 

"Karena DP3AKB berbicara stunting, kita geser kepala puskesmas ke DP3AKB," ujarnya.

Tak lupa, Sekda juga ingatkan kunci yang harus dipegang oleh pejabat agar tidak berjiwa pendendam ketika dirotasi. 

"Kunci itu adalah organisasi (Pemerintah_red) yang mengatur kita bukan kita yang mengatur organisasi. Jadi kapanpun organisasi membutuhkan kita, harus siap menuruti organisasi," pungkasnya.