Bupati Lombok Timur Bahas Rencana SPAM Pantai Selatan Bersama Kementerian PUPR.

 

Lombok Timur - Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy didampingi Kadis PUPR Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi beserta sejumlah kepala OPD terkait menerima kedatangan delegasi Kementerian PUPR, Ika Sri Rejeki.

Kedatangan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB pada Kementerian PUPR itu untuk mensosialisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pantai selatan Kabupaten Lombok Timur. Acara sosialisasi bertempat di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, pada Kamis, (16/2/2023).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki mengatakan, program SPAM pantai selatan merupakan program kementrian PUPR untuk mendukung pelayanan air minum di bagian selatan Lombok Timur. “Sebagai kabupaten dengan penduduk terbesar di NTB sebesar 1.296.756 jiwa, cakupan pelayanan air minum masih sebesar 94,62% pada tahun 2022”, jelas Ika.

Atas dasar itulah lanjut Ika Sri Rejeki kehadiran program SPAM ini direncanakan untuk wilayah selatan, khususnya kecamatan Jerowaru. Dia berharap Pemda Lombok Timur dapat membantu mengawal kegiatan ini dengan harapan bisa berjalan dengan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kementrian PUPR karena telah membantu memperjuangkan apa yang menjadi hajat Pemerintah Daerah Lombok Timur.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Lombok Timur khusunya bagian selatan mengucapkan terima kasih kepada Kementrian PUPR karena telah memperjuangkan hajat masyarakat kami dalam hal kebutuhan air bersih,” ucap Bupati.

Dengan adanya program ini lanjutnya, semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semoga dengan program itu pemda tidak lagi menggunakan truk tangki untuk mengantar kebutuhan air pada masyarakat yang ada di bagian selatan. “Semoga tahun 2024 besok, Pemda tidak lagi menggunakan truk tangki untuk mengantar kebutuhan air bagi masyarakat,” harapnya.

Bupati menambahkan, proyek ini perlu pengawasan semua pihak. Karena program ini program strategis nasional, maka diharapkan untuk dilakukannya pengawasan oleh semua pihak terutama masyarakat penerima manfaat.