Lombok Timur_ Kurangnya koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disayangkan sejumlah pihak, diantaranya Lurah Kelayu Selatan. Menurutnya, segala bentuk program kegiatan semestinya melalui koordinasi bersama pihak Kelurahan demi mencapai tujuan bersama.
"Seperti Posyandu gak tau kita, kalau dia turun langsung soalnya ada pemberitahuan ke kita, gak pernah permisi dulu", terang Lurah Kelayu Selatan Erliawan saat ditemui diruangannya belum lama ini.
Dari data terakhir Dikes melalui Kader Posyandu, jumlah anak yang mengalami Stunting di Kelurahan Kelayu Selatan per Agustus 2022 sebanyak 36 anak, mengalami penurunan di awal tahun 2023 yakni sebanyak 30 anak.
Dia menyayangkan pengadaan Buku KIA yang dibebankan Dinas Kesehatan ke pihak Kelurahan. Menurutnya jika dibagi ke 5 titik Posyandu yang ada akan memberatkan pihak Kelurahan karena anggaran yang dianggapnya sangat terbatas.
Sementara untuk anggaran dari Pemda yang mengarah untuk penanganan 'Stunting' melalui Kelurahan yang langsung mengena ke masyarakat diakuinya sampai saat ini belum ada.
"Mungkin dari Dinas yang turun langsung ke masyarakat ada tapi kalau yang melalui kami belum ada", imbuhnya.
Seperti penanganan Stunting yang kurang begitu terlihat, SKPD terkesan jalan sendiri tanpa melibatkan pihak Kelurahan. Sementara, untuk rencana kegiatan Lurah Kelayu selatan juga sudah menyampaikannya melalui setiap Musrembang. Namun seolah angin lalu yang berlalu begitu saja tanpa ada solusi penyelesaian.
"Musrembang sudah berkali - kali di lakukan, tapi ujung-ujungnga hanya sampai disitu saja, sementara tindak lanjutnya tidak ada", keluhnya.
Dengan keterbatasan anggaran Kelurahan yang hanya 75 Juta tahun ini, kata dia pihak Kelurahan hanya mampu mengadakan kegiatanan yang sifatnya urgent dan honor pegawai.
"Habis sama honor untuk kader sama RT saja", tuturnya.
Dengan kurangnya anggaran, Lurah Kelayu Selatan meminta kepada OPD terkait seperti Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar bisa bersinergi guna memenuhi kebutuhan 30 anak yang mengalami 'Stunting' tersebut. Dia juga berharap ada sentuhan langsung melalui Dinas Sosial Lotim.
"Kami ingin ada kerjasama semua instansi terkait untuk penanganannya terutama Dinas Sosial, karena yang terdampak Stunting ini adalah warga kami yang ekonomi menengah ke bawah", pintanya.
Sementara itu pengurus LPM Kelurahan Kelayu Selatan Rohman Taufik membenarkan bahwa selama ini Kelurahan Kelayu selatan belum bisa berbuat banyak karena masih terkendala keterbatasan anggaran.
"Anak anak yang mengalami Stunting ini adalah generasi kita, jadi tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama untuk menambah asupan gizi sangat diperlukan", terangnya.
Ditambahkannya mengingat tumbuh kembang anak - anak tersebut dimasa mendatang sangat bergantung pada pola asuh dan asupan gizi makanan yang diterima saat mereka berusia dini.
Masih kata guru pada salah satu Sekolah Madrasah ini kolaborasi semua pihak dari Pemerintah Daerah melalui stake houlder terkait hingga Kelurahan juga sangat di butuhkan.
"Intinya semua SKPD terkait harus bersinergi dan satu visi misi, kalau tidak begitu susah", pungkasnya.
No comments:
Post a Comment