Warga Pohgading Timur Minta Panitia Pilkades Dibubarkan

 

Lombok Timur -- Puluhan warga Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur gelar aksi unjuk rasa di depan kantor desanya Senin, (9/1). Aksi tersebut dilakukan lantaran warga menduga panitia pemilihan kepala desa mempermainkan hasil dan tidak transparan pada verifikasi faktual dukungan bakal calon kepala desa.

"Dari verifikasi yang diumumkan pada hari Jumat lalu, kami banyak melihat ketimpangan dari delapan bakal calon, dan yang diluluskan hanya tiga bakal calon, pada proses verifikasinya dilakukan secara tertutup oleh panitia," Ungkap salah seorang warga Bernama Asri saat diwawancarai disela-sela aksi unjuk rasa tersebut.

Hal demikian dibuktikannya dari delapan jumlah calon yang mendaftar hanya tiga calon yang diluluskan, dan penilaiannya hanya ada pada foto copy KTP yang dimana KTP yang dikumpulkan oleh bakal calon yang diluluskan sebagian besar Doble.

“Walaupun verifikasinya secara faktual tetapi banyak warga yang double KTPnya yang diambil oleh bakal calon,”ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Asri, adapun tuntutan kami, kalau memang panitia tidak mau buka-bukaan data, maka panitia ini lebih baik dibubarkan.

“kalau panitia ini tidak mau bertemu dengan warga, maka lebih baik Pilkades pohgading timur ini ditunda saja, lebih baik kita dipimpin oleh PLT selama 5 tahun." jelas Asri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Salmun Rahman mengatakan, ada kecurigaan bahwa panitia yang bekerja tidak sesuai aturan, sehingga ada pihak yang keberatan dengan keputusan dari panitia. Dari itu Ia meminta pada panitia supaya bekerja sesuai dengan aturan, dan jangan sampai lepas dari aturan.

"Tidak ada aturan-aturan tambahan lagi, semuanya susah diatur di perbup 29, artinya panitia sudah menjalankan sesuai aturan," jelasnya. (Dntb)